- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI PKL Diantara Peraturan dan Kepentingan Perut

PKL Diantara Peraturan dan Kepentingan Perut

Mengurai keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di seluruh kota di Indonesia khususnya di Kota Bogor, memiliki ekspektasi yang sangat krusial. Ada tanggapan, penanganannya bagaikan Buah ‘Si Malakama’.

Bagaimana tidak,  di satu sisi, pemerintah daerah (Pemda) Kota Bogor, memiliki peraturan daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 yang Telah disahkan oleh DPRD pada Agustus 2019 lalu.

Namun, di sisi lain apabila pemda melakukan penertiban karena PKL berdagang tidak pada tempatnya dan mengganggu ketertiban umum khususnya para pengguna jalan, bahkan ditertibkan dengan cara persuasif dengan merelokasi berdagang nya mereka, justeru mendapat tanggapan dan protes dari pihak-pihak lain.

Umumnya kelompok yang tidak setuju itu, menyimpulkan  kalau penertiban PKL oleh pemda itu, terkesan kalau pemda tidak berpihak pada wong cilik bahkan hingga ada opini yang mengkultus kalau pemda TIDAK MANUSIAWI.

Inti permasalahan PKL ini, sebenarnya hanya pada soal dimana mereka berdagang. Kondisi di lapangan, umumnya PKL itu mencari nafkah dengan berjualan di trotoar bahkan ada yang di jalanan, sehingga mengganggu para pengguna jalan lainnya, seperti mobil, motor dan pejalan kaki, termasuk para warga yang merasa terusik kalau lingkungannya  terkesan menjadi kumuh dan semrawut.

Nah, selain harus dilakukan penegakan hukum  sesuai Perda tersebut karena keberadaan mereka melanggar ketertiban umum, maka demi kenyamanan dan keindahan lingkungan di kota Bogor, sebelumnya pemda seyogyanya harus memiliki data konkrit berapa jumlah mereka, untuk kemudian disiapkan lokasi nya kemana mereka harus dipindahkan karena ini menyangkut harkat mereka soal mencari nafkah, walaupun tidak semua dari mereka adalah warga kota Bogor.

Kemudian, jika ditelaah dari sisi ekonomi, besar kemungkinan bahwa keberadaan PKL tersebut, tidak berdampak besar terhadap pendapatan daerah. Retribusi dari PKL ternilai tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan seperti kotor dan bau yang imbasnya akan berdampak pada kesehatan, menjadikan lingkungan kumuh, merugikan pengguna jalan lainnya.

Baca Juga :  Wartawan di HPN 2019 : Antara Idealisme dan Periuk Nasi

Disisi lain, perlu juga diantisipasi kalau di lokasi berdagangnya mereka justeru dimanfaatkan oleh pihak-pihak dan kelompok lain, yang hanya menguntungkan sepihak saja tanpa memperhatikan kondisi sampah yang dihasilkan dari barang dagangan para PKL, termasuk soal keamanan lingkungan.

Terkait penanganan PKL tersebut, sempat ada solusi, bahwa PKL tidak perlu di tertibkan dan di relokasi, tapi cukup dengan cara, dimana lokasi mereka berdagang, jangan dilalui oleh kendaraan umum (angkot), motor bahkan kendaraan pengangkut.

Baca Juga :  Status Tersangka Cakada Tidak Mendiskualifikasi

Artinya, disediakan area parkir yang letaknya cukup jauh dari lokasi berdagangnya PKL, kemudia tidak dilalui angkot, becak dan kendaraan lain. Kemungkinan hal tersebut, akan berdampak kalau mereka justeru akan pindah dengan sendirinya. Karena ada kesimpulan, bahwa  PKL itu ‘menjemput pembeli’ sehingga mereka tidak mau berjualan di los dan kios yang telah disediakan.

“Kesadaran untuk juga memperhatikan kepentingan umum dibanding kepentingan sepihak, diyakini akan berdampak pada pola Kehidupan Bogor yang lebih Baik, Sehat, Tertib dan Maju sebagai Kota Yang Di Cintai Warga Masyarakatnya sendiri”

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here