- Advertisement -
Advertising
Beranda PANGGUNG PKS Tolak Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Pro Rakyat

PKS Tolak Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Pro Rakyat

Banten  –  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar. Hal tersebut disampaikan terkait pembahasan omnibus law apabila tidak berpihak pada rakyat dan tidak berkeadilan. Jika pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kami akan tolak.

Anggota DPR Jazuli Juwaini, menjelaskan posisi PKS yang semakin kukuh di parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi.

Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan, FPKS-lah yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III Mandiri, rencana kenaikan harga gas LPG 3 kilogram, mendesak penyelidikan atau penggunaan hak angket dalam skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari Rp 13 triliun.

Disisi lain, Jazuli juga melaporkan keberhasilan FPKS bersama fraksi lain yang telah meng-golkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, dan lain-lain.

“Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar. Jika nanti setelah pembahasan omnibus law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kami akan tolak,” kata Jazuli, saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada masa reses DPR di Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, awal Maret 2020 ini.

Pada acara itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari enam kecamatan di Kabupaten Serang, yakni Tunjung Teja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan, di Rumah Makan Saung Kuring Tunjung Teja.

Di forum itu, Jazuli mengatakan Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan all out dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara, sementara para tokoh berharap besar kepada PKS agar mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil dan mendorong pemerintah membuat program kesejahteraan rakyat, dan bukan sebaliknya melahirkan kebijakan yang membuat rakyat semakin susah.

Baca Juga :  KPU Kota Bogor : Biaya Politik Wajib Diaudit Akuntan Publik

Mereka mendukung PKS menolak kenaikan iuran BPJS Kelas III Mandiri dan harga-harga kebutuhan rakyat kecil. Secara khusus para tokoh masyarakat terutama malangan pekerja (buruh) menyoroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.

Baca Juga :  Teruskan Pengabdian, Irmayani Siap Maju di Pileg 2019

 

Tim PolBo  l  Jacky WIjaya

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...

Polisi: Warga Bisa Ambil Kendaraan Yang Hilang di Polres Bogor, Tidak Dipungut Biaya!

CIBINONG - Bagi masyarakat yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya, alias pernah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bisa datang ke Polres Bogor. Sebanyak 124...

Wartawan dan Guru Di Vaksin 9 Maret 2021

Bogor  -  Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa, para pelayan publik termasuk wartawan rencananya akan di vaksin minggu depan sekitar tanggal...

Marsekal Pertama TNI Tedi Rizalihadi Resmi Jabat Pangkoopsau I

Jakarta  -  Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 dan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/234/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, menetapkan bahwa Marsekal...

Dianggap Berhasil Ganjil Genap Ditiadakan

Bogor  -   Dianggap berhasil menurunkan angka penyebaran covid-19, sementara ada kenaikan terhadap pasien yang sembuh dan ketersediaan ruang rawat yang semakin terbuka, pemerintah kota...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here