- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH Proyek Dibatalkan, Rahmatullah : Adakah Motif Lain ?

Proyek Dibatalkan, Rahmatullah : Adakah Motif Lain ?

CIBINONG – Pembatalan lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor membuat banyak kalangan geram. Kebijakan tersebut dinilai telah mengorbankan hajat ribuan bahkan ratusan ribu warga di tanah Tegar Beriman.

“Anggaran yang tidak terserap tentu harus dikembalikan ke Kas Negara. Sangat disayangkan. Tahun depan belum tentu dikasih lagi sama pemerintah pusat,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Rahmatullah di Cibinong, Kamis (24/7).

Ia menilai pembatalan lelang tujuh proyek jalan dan dua jembatan ini menambah buruk rapor kinerja Bupati Bogor, Nurhayanti dan anak buahnya. Pemkab Bogor memutuskan “menyerah” menggunakan anggaran DAK sebesar Rp 94,3 miliar. Alasannya waktu mepet dan takut pekerjaan tidak selesai.

“Itu sudah menyakiti hati rakyat. Semua sudah senang ketika tahu daerahnya mau dibangun. Sekarang mereka kecewa dan marah,” Rahmat mengungkapkan. “Bayangkan manfaatnya andai dana sebesar itu terserap untuk kepentingan publik.”

Rahmat mencontohkan, pembangunan Jalan Lingkar Dramaga, rencana pembangunannya sudah bergulir lama. Sejak era Bupati Bogor Rachmat Yasin pengerjaanya sebagian sudah dilakukan. Separuh jalan yang akan menjadi solusi kemacetan kronis di seputar Bubulak, Dramaga, Kampus IPB itu sudah diaspal.

“Jelas merugikan masyarakat. Ini tidak masuk akal kalau masalahnya hanya karena perencanaan atau kelengkapan dokumen, sehingga lelang baru diusulkan bulan Juli,” Rahmat menyatakan. “Patut ditelusuri lebih dalam fakta dan motif sebenarnya dibalik kebijakan itu.”

LPKP meminta DPRD Kabupaten Bogor segera memanggil Bupati Bogor dan Kepala Dinas PUPR untuk menjelaskan secara utuh keputisan membatalkan lelang proyek tersebut. “Kinerja Bupati dan jajarannya harus dievaluasi total.”

Menurut LPKP, Bupati Bogor terkesan hanya berusaha mempertahankan dan menyelamatkan tertib administrasi,” kata Rahmat. “Tapi mengorbankan publik yang berhak atas pembangunan dan peningkatan infrastruktur.”

Baca Juga :  HPN Kota Depok Banjir Pejabat , PWI Diskusikan Segudang Masalah

Untuk itu, Rahmat menilai, predikat dua Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam dua tahun terakhir, bukan prestasi membanggakan. Pasalnya, hal itu tidak seimbang dengan hasil pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat.

Baca Juga :  Gema Sholawat Nabi Berkumandang di Terminal Barangsiang

“Harusnya seimbang. Administrasi-nya oke, infrastruktur mantap, masyarakatnya sejahtera,” Rahmat berujar. “Jalan Laladon – Kreteg, dekat rumah Bupati, yang rusak parah pun dibatalkan.”

 

ARIE. U.S

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here