- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH Proyek Jalan Bomang Mandek, LSM Bogor Minta KPK Turun Tangan

Proyek Jalan Bomang Mandek, LSM Bogor Minta KPK Turun Tangan

TAJURHALANG – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Bogor mensinyalir indikasi kejahatan kerah putih dalam proyek pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang di Kabupaten Bogor. Musababnya, pengerjaan proyek senilai Rp 67 miliar tersebut tak kunjung selesai.

“Ini ada yang enggak beres. Kenapa proyek yang dikerjakan sejak 2016 sampai sekarang belum selesai ? Malah mandek. Persoalan Proyek Bomang harus diusut tuntas,” kata Rahmat Syamsul Anwar, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) kepada Polbo di Cibinong, Senin, 12 Maret 2018.

Menurut Rahmat, aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera turun dan memeriksa proyek pembangunan jalan Bomang. Ia menenggarai banyak oknum pejabat yang bermain.

“Karena fakta menunjukan pembangunan jalan Bomang jauh dari kata selesai,” tegas aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bogor ini.

Dia menambahkan, tidak jelasnya kelanjutan pelaksanaan proyek jalan Bomang telah menjadi pertanyaan besar masyarakat Kabupaten Bogor. “Apakah memang pembebasan lahan yang bermasalah atau memang anggarannya sudah habis duluan?,” ujarnya.

Selain itu, Rahmat juga menyoroti adanya aktivitas galian tanah merah ilegal di sekitar jalan Bomang dan menggunakan rute jalan tersebut. Padahal, kata dia, operasional galian tanah sudah seharusnya ditutup, tapi kini dibiarkan tetap berjalan.

“Seharusnya Satpol PP bisa memastikan agar tidak ada lagi aktifitas galian. terlebih galian tanah ini jlas tidak berizin. kan dulu sudah di tutup. Jangan sampai tindakan penutupan Satpol PP tersebut hanya formalitas,” tegas Direktur Eksekutif LPKP.

Ruhiyat Saujana

Pernyataan serupa dikatakan Ruhiyat Saujana, Direktur Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi  (PUSAKA TAPAK). Menurut Ki Ruhy sapaan akrabnya, Pemkab Bogor telah gagal melakukan perencanaan yang matang terkait pelaksanaan mega proyek infrastruktur tersebut.

Baca Juga :  Kota Hujan Krisis Air Bersih

“Ini kinerja yang mengecewakan dari jajaran birokrasi di Pemkab Bogor. Kalau soal jalan terutama Dinas PUPR sebagai leading sektornya,” cetus Ki Ruhy.

Dia juga mengaku aneh dengan kinerja Satpol PP Kabupaten yang seolah tidak berkutik menghadapi pengusaha galian tanah merah ilegal. “Jadi prinsipnya, ada kesan yang tidak beres dalam dua permasalahan di satu titik ini.”

Baca Juga :  Wisata Puncak dan Realitanya

Ruhiyat menegaskan, masyarakat Kabupaten Bogor harus berani membongkar ketidakberesan pengelolaan tata pemerintahan dan dugaan adanya gratifikasi dan korupsi dalam proyek Bomang dan Galian tanah liar.

 

PUTRI RAUDOH | AS

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here