- Advertisement -
Advertising
Beranda DALIL Tak Ada Maaf Bagi Pemotong Bantuan Sosial

Tak Ada Maaf Bagi Pemotong Bantuan Sosial

Bogor  –   Penyaluran dana bantuan sosial yang diterima warga masyarakat terdampak wabah virus corona (Covid-19), harus bersih dari segala bentuk  pemotongan. Apapun dalih alasan yang digunakan, apakah itu sebagai tips, tanda terima kasih, atau apapun namanya, harus dihindarkan oleh semua pihak.

Kepada PolitikaBogor.com Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, mengatakan bahwa penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak virus corona, harus murni dan bersih diterima oleh yang berhak. “Tak ada alasan, serupiah sekalipun adanya potongan, termasuk pemberian sebagai ungkapan rasa terima kasih dari si penerima,” ujar Atang.

Menurutnya, dalih alasan bahwa si penerima merasa berterima kasih hingga mau memberikan (tips) cuma jadi akal-akalan belaka. “Itu kan setelah ada oknum yang dikeluhkan warga yang menerima bantuan tersebut,” jelas Ketua DPRD dari PKS tersebut.

Senada dengan itu, jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dikabarkan tengah membidik para koruptor dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang diduga dilakukan oknum tak bertanggung jawab. Sebab, bantuan pemerintah itu hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp600 ribusaja.

“Jadi apabila bantuan itu tidak sampai secara utuh di tangan penerima manfaat, maka pasti diawali adanya komunikasi antara pemberi dan penerima bantuan,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kota Bogor, Cakra Yuda.

Berdasar pantauan di lapangan terkait pemotongan itu sendiri umumnya berkisar antara Rp25-100 ribu per penerima manfaat. Anggaran yang dipotong merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar hingga Pemkot Bogor yang dialokasikan senilai Rp500 hingga Rp600 ribu.

Diakui Kasi Intel itu, pihaknya sudah mendapat kabar ter­kait adanya pelanggaran dalam pendistribusian Ban­sos Covid-19 di Kota Hujan ini. Namun menurut dia selama tidak ada paksaan, maka belum bisa dipastikan jika kasus ini ma­suk ranah korupsi. ”Selama tidak ada paksaan dan su­karela belum bisa disebut korupsi,” kata Cakra kemarin.

Walau begitu, menurut Cakra, jika di suatu wilayah ada bantuan yang dipotong oknum, tapi masyarakat memakluminya, maka itu perlu didalami kem­bali kaitan siapa yang me­miliki niatan terlebih dulu untuk melakukan tindakan tersebut.

”Kalau ada oknum yang memotong bantuan langsung, tapi masyarakat menerima, tentu ini yang perlu kita da­lami. Siapa yang punya nia­tannya. Saat ini juga Tim Saber Pungli sedang turun ke lapangan melakukan eli­sitasi,” ujarnya.

Sementara, sambung Cakra, lain soal jika ada oknum RT maupun RW yang langsung memotong bantuan untuk masyarakat. ”Lain cerita ka­lau langsung dipotong oknum tanpa sepengetahuan masy­arakat. Ini bisa masuk kate­gori korupsi,” tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengungkap te­muan praktik yang tidak baik dalam penyaluran dana ban­sos Covid-19 di wilayahnya. Praktik tersebut dilakukan dengan tidak memotong dana bansos, namun warga memberikan uang tip ke­pada petugas pemberi ban­tuan.

”Jadi, sejauh ini saya belum dapat laporan soal penyele­wengan. Tapi bentuk ko­rupsi kecil itu misalnya, ketika mereka dapat ban­tuan mereka semacam mem­berikan uang kepada pihak yang membantu mereka mengurus itu,” ungkap Bima dalam diskusi daring ber­tema ’Cegah Korupsi di Tengah Pandemi’ pada Sa­btu 9 Mei 2020, lalu..

Baca Juga :  Imam Nahrawi : Ada Rp 7 miliar Untuk Urus Kasus di Kejaksaan

Menurutnya, hal itu di­duga menjadi kebiasaan yang kerap dilakukan warga masyarakat. Karena warga yang menerima bantuan merasa sungkan bila tidak mem­bagi atau memberikan tip kepada petugas. ”Sebagai contoh, ada warga dikasih Rp500 ribu. Lalu warga itu memberi Rp25 ribu kepada yang ngirim atau ke yang mendata,” terang Bima men­contohkan.

Meski tidak ada paksaan, sambung Bima, cara itu ma­suk ranah korupsi. Untuk itu, Bima telah mengultimatum siapa pun yang memotong dana bansos warga akan dit­indak sesuai proses hukum. ”Kemarin saya sudah pang­gil lurah, hingga akhirnya saya terpaksa pang­gil semua camat dan lurah bahwa tidak boleh ada pem­berian dari penerima atau permintaan dari yang men­gurus, kalau ada ya bisa di­pidana,” tegasnya.

Bahkan, pemerintah kota (Pemkot) Bogor pun sudah 0menerbitkan Su­rat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/161-Bag Pem. Dalam surat itu terdapat tiga poin penting yang disampai­kan wali kota kepada pemerin­tah wilayah, mulai dari RT, RW, Lembaga Pemberdaya­an Masyarakat (LPM) hing­ga unsur pendukung lainnya.

Baca Juga :  Sembilan Bintang Gelar Dialog Hukum Terkait Konflik Ciletuh Hilir di PWI Bogor

Pertama, menginstruksikan kepada pemerintah wilayah dan jajaran kelembagaan masyarakat lain di wilayah kelurahan untuk tidak me­minta jasa, imbalan, apalagi melakukan pungutan ke­pada masyarakat penerima bantuan dalam bentuk apa pun. ”Dalam bentuk apa pun tidak boleh,” kata Bima.

Kedua, meminta jajaran pemerintah wilayah untuk segera melaporkannya ke­pada pihak berwenang apa­bila mendapati ada dugaan penyelewengan, penyalah­gunaan jabatan hingga pun­gutan kepada masyarakat penerima bantuan.

Ketiga, mengimbau seluruh pemerintah wilayah agar da­lam melaksanakan tugas pen­distribusian logistik dan ban­tuan dilakukan secara ikhlas, penuh dedikasi dan bertang­gung jawab. Sehingga penanga­nan wabah Covid-19 bagi masyarakat terdampak bisa segera tertangani solusinya..

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Kota Bogor dari PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB), menilai bahwa surat edaran yang dikeluarkan Pemkot Bogor merupakan bentuk reaktif pemerintah atas kasus yang merebak. Kebijakan itu se­harusnya diambil jauh hari sebelum proses pendistri­busian bantuan JPS dilaks­anakan.

”Penguatan seluruh aparat wilayah di tingkat RT dan RW seharusnya sudah dilaksana­kan jauh-jauh hari. Jadi, se­mua sudah satu semangat dan pemahaman yang sama. Jangan setelah ada kejadian baru bergerak. Mungkin ka­lau tidak ada kasus ini, tidak akan ada tuh surat edaran­nya,” kata Saeful.

Apabila surat edaran itu dikeluarkan jauh sebelum pendistribusian, ASB me­nyatakan bahwa semua oto­matis akan mempunyai frame yang sama. Mulai awal pendataan, proses pengusu­lan anggaran, pendistribu­sian, pengendalian dan pelaporan.

”Standar operasional pen­distribusian dari masing-masing tahapan itu sangat penting untuk menjamin program dari hulu sampai hilir. Ini penting untuk men­jamin pelaksanaan JPS ber­langsung tepat sasaran, tepat proses dan tepat pelaporan. Jadi intinya, apa yang dila­kukan Pemkot Bogor soal surat edaran itu sangat telat,” paparnya.

 

Tim Polbo  l  Jacky. W

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

PKB Targetkan Tambah Kursi Di Dewan

Bogor  -  Musyawarah cabang (Muscab) ke 6 Parttai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, pada Ahad (7/3/2021) lalu,...

Polisi: Warga Bisa Ambil Kendaraan Yang Hilang di Polres Bogor, Tidak Dipungut Biaya!

CIBINONG - Bagi masyarakat yang pernah kehilangan kendaraan bermotornya, alias pernah menjadi korban pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), bisa datang ke Polres Bogor. Sebanyak 124...

Wartawan dan Guru Di Vaksin 9 Maret 2021

Bogor  -  Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa, para pelayan publik termasuk wartawan rencananya akan di vaksin minggu depan sekitar tanggal...

Marsekal Pertama TNI Tedi Rizalihadi Resmi Jabat Pangkoopsau I

Jakarta  -  Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/145/II/2021 dan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/234/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, menetapkan bahwa Marsekal...

Dianggap Berhasil Ganjil Genap Ditiadakan

Bogor  -   Dianggap berhasil menurunkan angka penyebaran covid-19, sementara ada kenaikan terhadap pasien yang sembuh dan ketersediaan ruang rawat yang semakin terbuka, pemerintah kota...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here