- Advertisement -
Advertising
Beranda RANAH UU Omnibus Law Pangkas Kewenangan Daerah

UU Omnibus Law Pangkas Kewenangan Daerah

Bogor  –   Terdapat beberapa catatan dalam UU Omnibus Law yang tersimpul justeru memangkas kewenangan pemerintah daerah. Undang-undang ini, dinilai lebih memberi kewenangan kepada pemerintah pusat.

Seperti diketahui, aksi penolakan dan pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terus bergulir baik oleh mahasiswa, buruh dan masyarakat umum di jalanan. Menyikapi itu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) kini tengah merumuskan sejumlah catatan untuk mengkritisi UU tersebut. Catatan itu akan segera dilayangkan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR.

“Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan untuk kemudahan investasi yang targetnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya melihat, memang ada hal-hal yang seharusnya dibuat jauh lebih sederhana dan lebih ringkas,” kata Wakil Ketua Apeksi, Bima Arya, seperti dikutip di detik.com Kamis 8 Oktober 2020.

Disimpulkan, ada beberapa catatan di mana UU Omnibus Law justeru banyak memangkas kewenangan pemerintah daerah. “Undang-undang ini lebih memberikan kewenangan dalam banyak hal kepada pemerintah pusat,” ujar Wakil Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Bogor ini.

Dari draf UU Omnibus Law yang tertuang, dinyatakan oleh Bima, terdapat beberapa nomenklatur soal kewenangan daerah yang berubah. Misalnya, kata perizinan hilang dari konsep Omnibus. Di mana izin, disebutkan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal ini, menurutnya, akan memiliki implikasi bagi daerah terkait pengendalian, pendapatan daerah atau retribusi.

“Secara kelembagaan, ini akan ada perubahan signifikan terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Otomatis dengan Online Single Submission (OSS) sebagaimana amanat di Omnibus Law, maka semua proses izin maupun non-izin, dikeluarkan secara elektronik melalui satu sistem itu,” lanjut Bima.

Baca Juga :  Gawat - Puluhan Santri Positif Terpapar Corona

DPMPTSP nantinya bukan lagi sebagai pelayanan, tetapi lebih kuat kepada ranah pengawasan. “Di UU Omnibus ini DPMPTSP disebut penilik. Penilik adalah pengawas yang turun langsung ke proyek. Di sinilah akan terjadi moral hazard ketika berhadapan di lapangan kemudian bertatap muka dan sebagainya. Ini mungkin celah-celah yang harus dikritisi dalam UU omnibus ini,” ujar Bima.

Menurutnya, penyelenggaraan ruang maupun bangunan gedung itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan itu menjadi ranah yang harus diperhatikan. “Kalau bisa semua sudah tersistem, jangan setengah-setengah karena dikhawatirkan ada celah dalam proses di lapangan,” kata Bima menegaskan.

Hal itulah, yang akan menjadi catatan Apeksi untuk masukan kepada Presiden Jokowi saat merumuskan Peraturan Pemerintah (PP). Nantinya PP harus mengatur lebih rinci dan jelas. “Terutama terkait dengan keseimbangan antara investasi dan lingkungan hidup serta sinkronisasi antara iklim investasi dan juga rencana pembangunan di masing-masing daerah,” tutur Bima.

Baca Juga :  Innalillahi Wainnailaihi Rojiun, Ketua PWI Kota Bogor Tutup Usia

Selama pembahasan Omnibus Law, Apeksi itu, tidak dilibatkan secara maksimal. Padahal, sebaiknya Apeksi dan juga semua pihak, diberi ruang untuk memberikan masukan rumusan peraturan pemerintah, terutama soal perizinan dan tata ruang.

“Rumusan Peraturan Pemerintah nantinya harus lebih jelas mengatur dan memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga. Ada sinkronisasi antara rencana desain pembangunan di daerah dan juga keinginan dari pusat untuk menyelaraskan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Bima.

 

Tim PolBo  l  Jacky.W

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here