- Advertisement -
Advertising
Beranda IMPRESI Wartawan di HPN 2019 : Antara Idealisme dan Periuk Nasi

Wartawan di HPN 2019 : Antara Idealisme dan Periuk Nasi

SABTU besok jadi hari sakral bagi insan pers tanah air. Tanggal 9 Februari 2019 merupakan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

Momentum HPN 2019 yang digelar di Surabaya menjadi penguatan peran pers sebagai jembatan sekaligus ujung tombak ekonomi kerakyatan berbasis digital. Maka, organisasi –organisasi pers menetapkan tema “Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital” pada HPN 2019.

Seperti yang sudah-sudah,  penyelenggaraan HPN dimotori Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi pers yang lain turut digandeng, yakni Dewan Pers, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia ( PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menarik ketika berbicara kehidupan pers di era digital saat ini. Pemerintah mendorong pers untuk mampu menopang ekonomi kerakyatan yang berbasis digital. Karena memang, suka tidak suka, sudah satu dasawarsa terakhir telah terjadi pergeseran pers konvensional (cetak) ke digital (siber). Begitupun masyarakat dan pelaku ekonomi yang semakin terbiasa memanfaatkan teknologi digital sebagai ruang berwirausaha dan bertransaksi.

Memasuki abad 21, media berbasis digital tumbuh demikian pesat, baik media mainstream (arus utama) maupun media sosial. Dahsyatnya media sosial (netizen) dalam menggiring opini publik sudah tak terbantahkan. Sebuha kebijakan dan keputusan politik menentukan calon pemimpin, seolah tergantung netizen.

Bahkan, saat ini sudah terbalik dimana media mainstream yang mengekor media sosial. Apapun yang “viral” di jagat media sosial, bakal tayang pula dan menjadi sumbef pemberitaan media mainstream. Jati diri pers sebagai pilar ke emapt demokrasi semakin tergerus. Pers bukan lagi alat perjuangan atau ujung tombak pembangunan. Karena faktanya pers sudah menjadi industri, dan semakin kokoh di era digital kini.

Era digital membuat orientasi khalayak (publik) dalam mendapatkan hak informasi menjadi lebih luas, tak terbatas ruang dan waktu. Terminologi informasi “dalam genggaman” sudah bukan sekedar tagline, namun sebuah realitas. Teknologi komunikasi dan jaringan internet yang meretas hingga pelosok, menjadikan media berbasis digital lebih “Booming”.

Untuk membaca informasi, tak harus menunggu surat kabar terbit atau dicetak, hitungan detik, menit, jam, informasi apapun sudah dapat diakses, baik melalui jejaring sosial media maupun portal berita online. Itulah yang membuat fenomena “badai” hoax demikian kencang.

Sehingga wajar, pemerintah yang diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam Acara Launching Hari Pers Nasional 2019 di Auditorium TVRI, Jakarta pada Ahad 7 Oktober 2018 lalu, berharap pers menjadikan momentum HPN ini sebagai ujung tombak menopang ekonomi kerakyatan. Tentu saja orientasi akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Saat ini, terlebih pada momentum tahun politik jelang Pemilu 2019, hampir semua pemimpin dan calon pemimpin selalu menyampaikan akan pentingnya ekonomi kerakyatan dalam pembangunan. Dalam implementasinya pemerintah dan beberapa pihak, salah satunya insan pers sepakat bahwa industri kecil  harus dilindungi.

Sesungguhnya ada anomali bagi insane pers di Indonesia. Ada yang dilupakan atau mungkin terlupakan, yakni nasib insan pers itu sendiri. Selama ini wartawan hidup sejahtera masih sebatas mimpi. Saat ini, sedikit perusahaan pers yang mampu memuliakan karyawannya atau wartawannya dengan memberi kesejahteraan layak.  Wartawan sejahtera, dari ribuan media massa, mungkin hanya 1 berbanding 1000 orang.

Wartawan Indonesia Mimpi Sejahtera

Kebanyakan wartawan, kesejahteraan berkorelasi erat dengan kemampuan mempertahankan idealisme seorang jurnalis. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo pernah menjelaskan perihal idealisme wartawan. Menurut dia, pers Indonesia perlu menjaga negara kebangsaan Indonesia. Namun pers juga perlu independen walau platform media (perusahaan pers) mungkin akan mengalami perubahan.

Tapi dia meyakini bahwa jurnalisme akan terus abadi. Tugas para wartawan dan media yang ada saat ini adalah merawat kebangsaan Indonesia, termasuk dengan menyampaikan kritik dan pandangan-pandangan pers yang independen. Terkait tema HPN, Ketua Dewsan Pers menyebutkan sebagai ajang evaluasi bagi insan pers untuk terus berbenah di era digital saat ini. Ia berharap, dengan makin terbukanya akses untuk mengunggah informasi ke publik, tidak dijadikan kesempatan bagi pekerja pers abal-abal untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mengunggah informasi yang tak kredibel.

Dewan Pers berharap HPN 2019 ini akan menjadi momentum bagi para pelaku pers nasional untuk meningkatkan pembenahan media massa. Jangan sampai pula hanya memanfaatkan kue iklan yang ada, terutama dari pemerintahan, sehingga kita lalu lupa untuk memberikan kritik yang membangun ke pemerintah dan melupakan kesejahteraan wartawannya.

Penghasilan Wartawan di Bawah Buruh

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penghasilan jurnalis di Indonesia amat rendah. Beberapa kalangan bahkan menempatkan profesi jurnalis sebagai penerima penghasilan yang paling rendah setelah buruh pabrik garmen. Upah seorang jurnalis di Indonesia malah lebih rendah dari penghasilan pedagang kaki-lima.

Baca Juga :  MUSDALUB PARTAI GOLKAR

Bagi mereka yang berstatus jurnalis tetap sebuah media mainstream menengah ke atas, bolehlah berbangga dengan gaji bulanan 5 juta hingga 10 juta rupiah ke atas. Bahkan, gaji tersebut dilengkapi berbagai tunjangan dan fasilitas lainnya. Memasuki masa pensiun, wartawan kelas atas ini juga mendapat tunjangan pensiun. Hanya sedikit perusahaan pers di Indonesia yang “baik hati”.

Di pojok dan banyak sudut lain di negara ini, sesuatu yang amat sulit bagi para jurnalis kelas menengah bawah, dan wartawan lepas yang sehari-hari lebih serabutan mengejar berita sana-sini. Penghasilan rata-rata dalam sehari tak seberapa, hanya membawa pulang uang puluhan ribu atau ratusan ribu rupiah saja.

Baca Juga :  Yopy Wartawan Jadi Caleg PDIP Dapil Bogor Utara

Dengan penghasilan yang jauh di bawah standar komponen hidup layak, seperti demikian itu, bagaimana mungkin seorang jurnalis mampu memenuhi kebutuhan sandang dan papannya? Kesulitan mendapatkan penghasilan yang memadai bagi para jurnalis di negeri ini merupakan salah satu kendala terbesar dalam meningkatkan kualitas kerja dan hasil karya jurnalistiknya.  Sulit menjawab sebuah idealisme pers dalam kondisi perut keroncongan.

Himpitan ekonomi yang seakan tiada berubah membaik dari waktu ke waktu menjadi persoalan klasik dan krusial. Terlebih lagi bagi wartawan yang sudah berkeluarga, tentu beban pikiran untuk mendapatkan penghasilan yang lebih memadai menjadi faktor penghambat dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik yang luas biasa. Rasio berpikir jauh lebih pendek, karena soal urusan dapur. Menjadi seorang jurnalis hanya sekedar bekerja, bukan untuk berkarya.

Inilah fakta nyata dari kondisi kebanyakan insan pers di Indonesia. Wartawan yang seharusnya bekerja karena idealism, terjebak dalam kebutuhan periuk nasi, kebutuhan pendidikan anak-anaknya, kebutuhan kesehatan dan hak-hak lain dalam mendapatkan kehidupan layak. Tak semua hak hidup layak wartawan dapat dicukupi oleh perusahaan pers. Banyak wartawan mencari penghasilan tambahan dengan cara pintas, mengorbankan profesionalismenya dan tak sedikit melacurkan medianya.

 

Wartawan yang Sekedar Bertahan Hidup

Kini, era pers industry, era pers digital, era siber, yang begitu mudah membuat sebuah portal berita, membuat semakin tak terhitung jumlah wartawan yang jauh dari hidup sejahtera dengan penghasilan layak. Bahkan, banyak media yang tak memberikan gaji sama sekali kepada wartawannya, jangankan memberikan hak kesejahteraan.

Wartawan yang bekerja di media alakadarnya, jangankan mendapat fasilitas dan berbagai tunjangan, hak gaji pokok pun tak ada. Lantas kenapa wartawan kategori ini tak teriak dan tetap bekerja ? Karena tak mudah bagi mereka untuk bekerja di media papan atas yang mapan dan memberikan penghasilan seimbang dengan tenaga juga pikiran wartawan.

Lalu, wartawan  kelas grassroot ini tetap bertahan bekerja sebagai jurnalis, entah untuk sekedar bertahan hidup atau tujuan lainnya. Jangan lagi tanyakan profesionalisme atau idealisme kepada kelompok wartawan seperti ini. Karena alasan ekonomi maka idealisme miliknya sudah pasti luntur, tergerus  kebutuhan periuk nasi atau memang karena keterpaksaan demi anak dan istri.

Yang justru disayangkan adalah media papan atas, yang ternyata tak lebih baik dalam memberikan kesejahteraan bagi wartawannya. Masih jauh di bawah upah minimum buruh, bahkan dengan status tak jelas, misalnya hanya sekedar kontributor atau koresponden, yang dibayar dan memperoleh honor dari berita yang dimuat/ditayangkan.

 

Standar Gaji Versi AJI

Padahal, buruh sekalipun mempunyai batasan minimum upah kerja. Pemerintah dan organisasi pers, terutama Dewan Pers berkewajiban terus mendorong perusahaan pers untuk memenui hak-hak karyawannya (wartawan).  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta merupakan organisasi yang getol menyikapi soal kesejahteraan wartawan.

Saban tahun, AJI selalu menyampaikan standarisasi gaji bagi wartawan dan selalu ada kenaikan. Pada tahun 201 ini, misalnya,  AJI menetapkan besaran upah layak jurnalis pemula sebesar Rp 8.420.000. Angka upah layak tersebut adalah take home pay atau gaji total setiap bulan yang diperoleh jurnalis. AJI Jakarta mendesak perusahaan media mengupah jurnalisnya dengan layak agar jurnalis dapat bekerja dengan independen dan professional.

Angka tersebut ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak di Jakarta. Ada 40 komponen kebutuhan hidup layak jurnalis berdasarkan lima kategori ditambah alokasi tabungan 10 persen. Kategori itu adalah makanan, tempat tinggal, sandang, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan lain seperti paket data internet, transportasi, dan komunikasi.***

 

 

Penulis adalah Ketua PWI Kota Bogor

 

 

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here