- Advertisement -
Advertising
Beranda BERITA UTAMA Yenti Garnasih Minta Pasal 19 UU Tipikor Dilengkapi

Yenti Garnasih Minta Pasal 19 UU Tipikor Dilengkapi

BOGOR – Dalam penanganan kasus korupsi, komisi pemberantasan korupsi (KPK) bisa merampas harta pihak ketiga. Namun, jika pihak ketiga itu beritikad baik dan hartanya tidak berkaitan dengan korupsi, perampasan itu mestinya bisa dikembalikan.

Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih menerangkan, masalah perampasan pihak ketiganya ini sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hanya saja, perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik masih samar.

Karena itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan tersebut menyarankan agar aturan penyitaan dalam perkara korupsi dan TPPU ditambah. Dalam perampasan yang berkaitan dengan hasil korupsi kepada pihak ketiga yang beritikad baik, boleh menggugat keberatan setelah putusan pengadilan.

“Ada kemungkinan perampasan yang berkaitan dengan hasil korupsi tersebut, ada kemungkinan merampas pihak ketiga yang beritikad baik. Makanya ada pasalnya. Maka, pengadilan nanti yang membuktikan bahwa dia itu pihak ketiga yang beritikad baik yang harta kekayaannya dirampas,” ungkap Yenti, dalam acara webinar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, akhir pekan lalu.

Dia menimbang, persoalan yang ada dalam UU tersebut kurang spesifik dan tidak ada kepastian jika dibandingkan pasal lainya. Jika ada perampasan yang menyisakan permasalahan, pihak ketiga beritikad baik yang merasa keberatan hanya diberikan waktu maksimum dua bulan setelah putusan pengadilan. Tetapi, tidak disebutkan apakah putusannya yang inkracht atau yang tidak inkracht. Dia juga mengaku belum melihat bagaimana pengadilannya.

Solusinya, lanjut Yenti, UU tersebut harus dilengkapi. Minimal seperti aturan praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sana, praperadilan diatur dalam dua pasal, 77 dan 82. “Misalnya, tentang korporasi, yang tersangka dan terdakwanya itu korporasi, perlu disebutkan bahwa yang ke pengadilan itu siapa yang mewakili siapa? Harusnya kan banyak gitu. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang krusial, pasalnya kok cuma satu,” bebernya.

Baca Juga :  Terima Gratifikasi di Pendopo Bupati Bogor, RY Didakwa di PN Bandung

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) itu meminta hal tersebut memiliki kepastian hukum yang memiliki plafon untuk hukum acaranya. Sehingga sejak pihak ketiga yang merasa beritikad baik mengajukan keberatan mengenai harta kekayaannya yang dirampas memperoleh kepastian. Sebab, jika pihak ketiga tersebut memang benar-benar beritikad baik, perampasan itu akan merugikan mereka.

Baca Juga :  Ditangkap KPK, Begini Reaksi Fredich Yunadi

“Sebenarnya penegakan hukum yang baik, jangan juga tidak ada perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Bisa jadi yang disita tersebut dapat mempengaruhi perusahaan. Ini perlu diperhatikan dan harus ada tenggang waktu yang jelas atau kepastian waktu yang jelas,” jelasnya.

Tim PolBo / Yudha Prananda

- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Related News

Pemkot Ambil Paksa Pengelolaan Pasar Induk TU

Bogor  -  Geram terhadap pengelolaan pasar induk Teknik Umum (TU) di Kelurahan Cibadak, Tanah Sareal, yang masih belum juga diserahkan pihak PT Galvindo, membuat...

Presiden Tinjau Langsung Vaksinasi Di Kota Bogor

Bogor -    Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya Jumát (19/3) kemaren melakukan peninjauan langsung proses vaksinasi Covid-19 masal bagi pelayan publik dan lansia...

Neraca Keuangan Indocement Kuat Tanpa Hutang Bank

Jakarta  -  Indocement sebagai salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, dengan karyawan sekitar 5.000 orang  di 13 pabrik berkapasitas produksi tahunan sebesar 24,9...

Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Di Bogor 91 Persen

Bogor – Ditengarai dengan sudah dilaksanakannya vaksinasi, maka jumlah pasien COVID-19 di Kota Bogor, yang dinyatakan sembuh secara keseluruhan hingga Minggu ini mencapai 11.796...

DPRD : Perubahan APBD Harus Lebih Terarah

Cibinong -   Guna mencegah ketidak-jelasan arah dalam menyusun perubahan parsial pada APBD 2021, dewan mengingatkan agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Bogor dibawah kepemimpinan Ade Yasin,...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here